Visionernews.id | Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 di Aula Kantor Bappeda Inhil, dengan melibatkan berbagai unsur penting daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil, unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan desa dan kecamatan. Kehadiran lintas elemen ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Dari unsur LAMR Inhil, kehadiran diwakili oleh Timbalan Datuk Raja Indra Maulana dan Datuk Jaslan, mewakili Ketua DPH Datuk Seri Asmadi, SH dan Ketua MKA Datuk Seri Muammar Gaddafi.
Musrenbang ini merupakan forum strategis dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Inhil untuk tahun 2027. Proses ini merupakan lanjutan dari tahapan perencanaan yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Sekretaris Daerah Inhil, Tantowi Jauhari, yang mewakili Bupati Inhil Herman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan secara berjenjang.
“Proses perencanaan ini telah dimulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, hingga akhirnya bermuara pada Musrenbang kabupaten hari ini sebagai forum finalisasi,” ujar Tantowi saat membacakan sambutan Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, arah kebijakan pembangunan Inhil tahun 2027 dirumuskan dalam konsep “Inhil Hebat”, yang mencakup delapan prioritas utama, yakni ekonomi hebat, infrastruktur hebat, sumber daya manusia (SDM) hebat, desa hebat, pendidikan hebat, kesehatan hebat, birokrasi hebat, serta lingkungan hebat.
Sementara itu, Ketua DPH LAMR Inhil melalui pernyataannya menegaskan komitmen untuk mendukung penuh rencana kerja pemerintah daerah.
“LAMR Inhil pada prinsipnya mendukung penuh penyusunan dan pelaksanaan RKPD tahun 2027. Kami berharap seluruh program yang dirancang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta tetap menjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal,” ujar perwakilan LAMR.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Junaidi, menyoroti pentingnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir merupakan representasi aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
“Pokir DPRD harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam perencanaan daerah, karena di dalamnya terdapat aspirasi langsung dari masyarakat yang harus diperjuangkan dalam program pembangunan,” tegasnya.
Melalui Musrenbang RKPD ini, diharapkan seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang dapat diselaraskan menjadi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih maju dan sejahtera di tahun 2027.
Penulis : Jaslan
