Membaca Koperasi Merah Putih dari Kacamata Bung Hatta
Oleh: Jaslan Alwi
Visionernews.id | Tembilahan, Riau Di sebuah desa, papan nama bertuliskan “Koperasi Desa Merah Putih” berdiri tegak. Bangunannya mungkin masih baru. Pengurus telah dilantik. Akta pendirian telah terbit. Bahkan, berbagai rencana usaha telah disusun.
Namun Bung Hatta barangkali akan mengajukan satu pertanyaan yang jauh lebih sederhana.
”Apakah masyarakat benar-benar merasa memiliki koperasi itu?”
Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi justru menyentuh inti pemikiran Bapak Koperasi Indonesia.
Bagi Bung Hatta, koperasi tidak pernah dimulai dari gedung.
Tidak pula dari modal.
Apalagi dari target jumlah.
Koperasi dimulai dari kesadaran.
Kesadaran bahwa rakyat kecil akan tetap lemah jika berjalan sendiri. Kesadaran bahwa petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM hanya akan memiliki posisi tawar apabila mereka bersatu dalam sebuah usaha bersama.
Itulah sebabnya Bung Hatta menyebut koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan sekadar badan usaha.
Hari ini, pemerintah menggagas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuannya mulia: memperkuat ekonomi desa, memotong mata rantai distribusi, membuka akses pembiayaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Sulit membantah bahwa tujuan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan pemikiran Bung Hatta.
Namun sejarah mengajarkan bahwa koperasi tidak hanya membutuhkan tujuan yang baik.
Ia membutuhkan cara yang benar.
Di sinilah perdebatan mulai menemukan ruangnya.
Bung Hatta percaya bahwa koperasi tumbuh dari bawah (bottom-up). Ia lahir karena kebutuhan nyata masyarakat. Anggota berkumpul, bermusyawarah, mengumpulkan modal, memilih pengurus, lalu bersama-sama membangun usaha.
Sementara Koperasi Merah Putih lahir melalui kebijakan nasional yang mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa. Pendekatan ini dapat mempercepat lahirnya kelembagaan, tetapi sekaligus menghadirkan pekerjaan rumah besar: bagaimana memastikan koperasi tersebut benar-benar hidup setelah resmi dibentuk.
Karena koperasi tidak pernah hidup oleh akta pendirian.
Ia hidup oleh aktivitas anggotanya.
Sejarah koperasi Indonesia sebenarnya penuh pelajaran.
Berulang kali pemerintah melahirkan program koperasi.
Berulang kali pula lahir ribuan koperasi baru.
Namun tidak sedikit yang kemudian berhenti beroperasi. Sebagian hanya menyelenggarakan rapat ketika ada bantuan. Sebagian lagi tidak memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan. Ada pula yang kehilangan kepercayaan anggotanya karena tata kelola yang buruk.
Masalahnya ternyata bukan pada nama koperasinya.
Masalahnya berada pada manusianya.
Bung Hatta telah mengingatkan hal itu sejak puluhan tahun lalu.
Beliau percaya bahwa koperasi adalah pendidikan karakter.
Tempat masyarakat belajar jujur.
Belajar bermusyawarah.
Belajar mengelola amanah.
Belajar mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Tanpa nilai-nilai itu, koperasi hanya berubah menjadi perusahaan biasa yang kebetulan memakai nama koperasi.
Tantangan terbesar Koperasi Merah Putih sesungguhnya bukan soal modal.
Pemerintah dapat menyediakan pembiayaan.
Perbankan dapat menyalurkan kredit.
BUMN dapat bermitra.
Teknologi dapat didatangkan.
Tetapi tidak ada kebijakan yang mampu membeli kepercayaan anggota.
Kepercayaan hanya lahir apabila koperasi dikelola secara terbuka.
Laporan keuangan mudah diakses.
Keuntungan dibagikan secara adil.
Pengurus bersedia diawasi.
Anggota benar-benar dilibatkan dalam setiap keputusan penting.
Semua itu merupakan prinsip yang sejak awal diperjuangkan Bung Hatta.
Ada kekhawatiran yang patut dicermati.
Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk.
Lebih penting dari itu adalah berapa koperasi yang benar-benar aktif.
Berapa koperasi yang menghasilkan keuntungan.
Berapa koperasi yang mampu mengangkat harga hasil panen petani.
Berapa koperasi yang berhasil membebaskan nelayan dari ketergantungan pada tengkulak.
Berapa koperasi yang menciptakan lapangan kerja baru.
Karena pada akhirnya masyarakat tidak hidup dari papan nama koperasi.
Masyarakat hidup dari manfaat koperasi.
Bung Hatta pernah berkata bahwa koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan semangat tolong-menolong.
Kalimat itu terdengar sederhana.
Padahal di dalamnya tersimpan filosofi ekonomi yang sangat besar.
Ekonomi yang tidak dibangun di atas persaingan tanpa batas.
Bukan pula ekonomi yang dikuasai segelintir pemilik modal.
Melainkan ekonomi yang bertumpu pada kerja sama.
Di tengah dunia yang semakin individualistis, pemikiran Bung Hatta justru terasa semakin modern.
Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap awal perjalanan. Terlalu dini untuk menyatakan program ini berhasil, tetapi juga tidak adil untuk langsung menyebutnya gagal. Yang lebih penting adalah memastikan proses pembentukannya tetap berpijak pada prinsip-prinsip koperasi yang sesungguhnya: sukarela, demokratis, transparan, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.
Jika prinsip-prinsip itu menjadi fondasi, Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan ekonomi desa.
Namun jika koperasi hanya dipahami sebagai target administrasi, maka sejarah lama berisiko terulang.
Pada akhirnya, yang akan menentukan masa depan koperasi bukanlah warna pada papan namanya.
Bukan pula besarnya anggaran yang menyertainya.
Melainkan apakah koperasi itu benar-benar menjadi milik rakyat.
Sebab bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi.
Ia adalah cermin peradaban bangsa.
Dan peradaban tidak dibangun oleh proyek.
Peradaban dibangun oleh kesadaran.
Penulis : Jaslan
Editor : Visionernews.id
