‎Ratusan Perangkat Desa di Inhil Terancam Belum Terima Gaji Jelang Lebaran, Pencairan ADD Masih Minim ‎

- Admin

Senin, 16 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terancam belum menerima gaji menjelang Hari Raya Idul Fitri

Ratusan perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terancam belum menerima gaji menjelang Hari Raya Idul Fitri

Visionernews.id | INDRAGIRI HILIR,  Ratusan perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terancam belum menerima gaji menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini dipicu belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membayar Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat dan kepala desa.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur desa, mengingat gaji yang seharusnya dibayarkan untuk bulan Januari dan Februari hingga kini belum juga diterima oleh sebagian besar perangkat desa.

Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan terjadi karena masih sedikit desa yang mengajukan berkas pencairan ADD.

Dari total 197 desa yang ada di Kabupaten Inhil, hingga Senin (16/3/2026) pukul 15.30 WIB, baru 40 desa yang mengajukan berkas pencairan ADD untuk pembayaran Siltap.

“Baru 40 desa yang mengajukan berkas ADD Siltap ke BKAD. Selanjutnya berkas tersebut akan melalui tahapan verifikasi,” ujar Kepala BKAD Inhil melalui PPTK Muhammad Akasah, Senin (16/3/2026).

BKAD menegaskan bahwa apabila berkas yang diajukan desa telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, maka proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan segera dilakukan agar dana dapat ditransfer ke rekening desa.

Namun, kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat desa. Pasalnya, dengan waktu Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat, lambatnya proses pengajuan dan verifikasi berkas dikhawatirkan membuat ratusan perangkat desa harus menghadapi Lebaran tanpa kepastian gaji yang menjadi hak mereka.

Sejumlah kalangan pun berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses administrasi pencairan ADD, agar hak perangkat desa dapat segera dibayarkan dan tidak menimbulkan keresahan di tingkat desa.

Berita Terkait

Pemkab Inhil Matangkan Persiapan Keberangkatan Jamaah Haji 2026, Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik
Bupati Inhil Pimpin Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Dorong Percepatan Infrastruktur 2026
LAMR Sampaikan Duka Mendalam atas Musibah Kebakaran di Kecamatan Reteh
‎Anggota DPRD Riau Minta Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Rumah Korban Kebakaran di Pulau Kijang
PLN UP3 Rengat Dinilai Lamban, Warga Reteh Berduka Kebakaran Diperparah Listrik Padam
‎Ketua DPH LAMR Inhil Datok Seri Asmadi, SH Tegaskan Larangan Bakar Hutan dan Lahan demi Kelestarian Alam
Skandal Limbah RSUD Raja Musa? IPAL Diduga Mati Suri, Limbah Berpotensi Dibuang Sembarangan
APPSI Inhil dan Badko HMI Riau–Kepri Silaturahmi dengan Pimpinan Perum Bulog Cabang Tembilahan

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 19:54 WIB

Pemkab Inhil Matangkan Persiapan Keberangkatan Jamaah Haji 2026, Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik

Jumat, 10 April 2026 - 14:27 WIB

Bupati Inhil Pimpin Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Dorong Percepatan Infrastruktur 2026

Kamis, 9 April 2026 - 21:25 WIB

LAMR Sampaikan Duka Mendalam atas Musibah Kebakaran di Kecamatan Reteh

Kamis, 9 April 2026 - 20:02 WIB

‎Anggota DPRD Riau Minta Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Rumah Korban Kebakaran di Pulau Kijang

Kamis, 9 April 2026 - 10:39 WIB

PLN UP3 Rengat Dinilai Lamban, Warga Reteh Berduka Kebakaran Diperparah Listrik Padam

Berita Terbaru